Momentum Penegakan Hukum: Vonis Penjara Untuk Pelaku Perdagangan Manusia di NTT

Para aktifis buruh setuju dengan adanya vonis penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kupang di NTT kepada 7 pelaku perdagangan manusia yang mana menyebabkan juga kematian TKI yang ada di Malaysia, Yufrinda Selan. Para aktifis tersebut mengungkapkan bahwa vonis itu merupakan ‘momentum penegakan hukum’.

 

Vonis bagi Para Pelaku

Yufrinda Selan sendiri meninggal pada tahun 2015 lalu dengan perkiraan ada organ tubuhnya yang sengaja diperdagangkan. Sejauh ini sudah ada 7 orang tersangka yang akan dipenjarakan. Vonis dijatuhkan pada hari Rabu (24/5) lalu. sedangkan 9 orang lainnya masih menjalani proses persidangan.

 

Pada tanggal 14 Juli 2016 lalu jenazah dari Yufrinda Selan (19) dipulangkan setelah hampir 1 tahun merantau ke Malaysia. Di dalam peti mati, di tubuh dari Yufrinda, terdapat sebuah sayatan togel hongkong berbentu ‘Y’. sementara otak dan juga lidahnya ditempatkan bersamaan dengan isi perut.

 

Dari 7 orang yang sudah divonis termasuk Moses Bani, yakni mantan pegawai Kantor Imigrasi di Kupang, akan dihukum 4 tahun penjara. Tuntutan jaksa sendiri 8 tahun penjara dan artinya hukuman ini lebih rendah dan lebih ringan. Sedangkan untuk bos untuk jaringan di Kupang sendiri, Eduard Leneng, divonis 5 tahun penjara. Dan untuk Marce Tefa, pengurus penampungan di Pekanbaru dan juga Martha Kaligula, anggota jaringan di Kupang, masing-masingnya mendapatkan hukuman 5 tahun penjara.

 

Sedangkan sopir dari Eduard Leneng yakni Niko Lake dan juga Martil Dawa yang bertugas mengurus paspor dan juga seluruh Dokumen TKI, masing-masing dari mereka divonis 3 tahun penjara. Dan terpidana lainnya, seperti Putri Novita, kepala cabang agen rekrutmen di Kupang sendiri divonis 3 setengah tahun penjara.

 

Memang vonis bagi para pelaku dinilai masih kurang berat, namun Wahyu Susilo dari Migran Care menyatakan bahwa hal tersebut merupakan ‘momentum bagi penegakan hukum’.

 

Tak Berlanjut di Peradilan

Wahyu sendiri sudah lama mengamati kasus demikian, dan ia mengungkapkan bahwa biasanya kebanyakan kasus perdagangan manusia di NTT berhenti pada pemeriksaan polisi saja dan tak berlanjut di meja hijau. Wartawan BBC Indonesia, Mehulika Sitepu ini menyatakan, “Vonis ini menjadi sebuah momentum mengkriminalisasi perdagangan manusia, bukan malah mengkriminalisasi pihak yang bekerja memerangi perdagangan manusia.”

 

Hal yang dimaksudkan oleh Wahyu adalah kasus dari Rudy Soik, mantan anggota satuan Tugas Anti-Human Trafficking Kepolisian Daerah NTT yang dipenjara selama kurang lebih 4 bulan pada Oktober 2014 silam karena menganiaya salah satu saksi perdagangan manusia. Sebelum adanya tuduhan penganiayaan tersebut, Rudy sendiri pasalnya sudah mengadukan atasannya ke Komnas HAM yang ada di Jakarta.

 

Oleh sebab itu, Wahyu meminta dengan sangat pada pihak berwajib, Polri, BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja Indonesia), Kementrian Ketenagakerjaan, untuk melakukan supervise yang lebih ketat terkait pengiriman TKI dari daerah NTT. Hal ini karena NTT menjadi daerah dengan kasus perdagangan manusia tertinggi di Indonesia.

 

Ia mengaskan, “Terutama dari Mabes Polri, ya, untuk memastikan bahwa polisi bisa bekerja sesuai dengan fungsinya yakni penegakan hukum. Bukan malah melindungi mereka yang jelas-jelas melakukan pelanggaran hukum.”

 

Namun Rosna Bernadetha yang datang dari Aliansi Menolak Perdagangan Orang mengatakan bahwa sejauh ini kinerja dari polisi sudah jauh lebih baik khususnya karena pada tahun 2016 lalu polisi sudah berhasil menangkap 1 jaringan besar yang berada di Kupang, Riau, Medan dan juga Surabaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *