Pemerintah Akan Ajak Dialog Sekolah yang Tolak Imunisasi Campak dan Rubella

Dinas Kesehatan dan Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta akan tetao mendatangi lembaga pendidikan yang menolak program imunisasi gratis guna sosialisasi. Tidak hanya itu, pemerintah DIY juga akan tetap datang untuk berdialog mengenai betapa pentingnya imuniasasi Measles Rubella untuk mencegah penyakit campak dan juga rubella.

Alasan Penolakan: Tidak Halal

Lutfi Hamid, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama DIY, membenarkan adanya empat sekolah berbasis agama ataupun pondok pesantren yang menolak adanya imunisasi Measles Rubella atau yang juga dikenal dengan MR. “Benar, ada 4. Kami akan kunjungi lagi sekolah-sekolah tersebut,” ungkap Lutfi.

Empat ponpes yang menolak adanya imunisasi tersebut 1 di Kabupaten Sleman, dan 3 lainnya di Kabupaten Bantul. “semuanya itu pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal,” ungkap Edhi Gunawan, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kemenag DIY.

Edhi GUnawan membeberkan alasan penolakan dari beberapa sekolah atau pondok pesantren tersebut yakni karena bahan-bahan yang bakal digunakan tidaklah halal. “Jadi kalau dimasukkan ke dalam tubuh untuk imunisasi itu tidak halal,” ujar Edhi.

Sosialisasi Imunisasi

Salah satu ponpes yang menolak adanya imunisasi adalah ponpes yang terdata di Kantor Wilayah Kemenag DIY yang berada di Bangunharjo, Sewon, Bantul, DIY, Ponpes Ar-Ridho. Ponpes tersebut adalah ponpes yang menyelenggarakan sekolah formal setara dengan jenjang TK sampai SMA. Saat dikunjungi pada hari Sabtu (29/7) lalu, salah satu pengurus dari Ponpes tersebut menolak memberikan komentar soal masalah imunisasi. Salah satu pengurus dewa poker tersebut meminta langsung saja menemui Abdul Haq, yang mana disebutnya sebagai ketua umum ponpes dan saat itu sedang berada di masjid Agung Bantul.

Saat Abdul Haq ditemui di Masjid Agung Bantul, beliau hanya tersenyum dan menolak memberikan jawaban soal masalah penolakan Ponpes Ar Ridho yang enggan menerima program imunisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. “Saya tak perlu menjawab,” ungkapnya.

Pembajun Setianingastutie, kepala Dinas Kesehatan DIT, mengatakan bahwa beberapa wali murid masih memerlukan dialog dan juga diskusi dalam rangka pelaksanaan imunisasi, bukan penolakan. “Lebih tepatnya kalau masih belum ada satu pemahaman soal pelaksanaan imunisasi MR secara optimal pada institusi pendidikan,” ungkapnya.

Menurutnya, Dinkes DIY sudah mencoba melakukan dialog dengan para pimpinan institusi pendidikan tersebut.

Mencegah Rubella dan Campak

Imunisasi campak dan MR adalah sebuah program vaksinasi gratis guna mencegah penyebaran penyakit campak dan juga rubella di Indonesia. Pelaksanaannya dijadwalkan dua tahap. Pertama, pada bulan Agustus, dengan menyasar pada anak-anak yang ada di sekolah-sekolah. Sedangkan tahap selanjutnya, pada bulan September, akan menyasar pada balita-balita.

Data Dinkes DIY pada tahun 2016 menunjukkan bahwa setidaknya sebanyak 1.929 aak yang diduga terjangkit virus rubella di DIY. Dan 463 di antaranya dinyatakan positif terjangkit virus rubella. Sedangkan, sejak bulan Januari sampai dengan Juli 2017 tercatat ada 7 kejadian luar biasa (KLB) penyakit campak di daerah DIY di mana ada 60-70% di antaranya positif terjangkit virus rubella.

Kemenkes mencatat kurang lebih pada tahun 2016 ada 8.185 kasus campak yang terjadi pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan lebih rendahnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mana mencapai kurang lebih 12.943 kasus. Jumlah pasien campak yang meninggal ada 1 orang yaitu di Provinsi Jambi. Tentu saja, tujuan dari imunisasi campak dan rubella yang diselenggarakan pemerintah Indonesia di seluruh pelosok ini bertujuan untuk mengurangi dampak campak dan rubella khususnya bagi anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah DIY khususnya, masih akan terus mengajak diskusi dan dialog bagi para penyelenggara pendidikan formal yang menolak adanya imunisasi campak dan rubella.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *