Krisis Sosial dan Politik, Jalan Buntu atas Separatis Papua

Krisis sosial, ekonomi dan politik termasuk kesenjangan pendidikan menjadi alasan kuat bagi para separatis Papua atau dikenal dengan istilah Gerakan Papua Merdeka (OPM) untuk melakukan aksinya. Kini, wilayah Indonesia bagian timur tersebut kembali bergejolak setelah OPM dituduh menyandra beberapa warga termasuk merusak beberapa bangunan atau kios warga setempat. Pihak militer Indonesia ditekan untuk segera melakukan tindakan yang tepat untuk meredam aksi OPM.

Konflik yang Kembali Terjadi

Pihak berwenang Indonesia dan kelompok separatis bersenjata berada dalam kondisi yang tegang. Seperti sebelumnya, konflik ini juga terjadi di dekat tambang besar milik AS (Freeport) di provinsi timur Papua. Hingga saat ini, kondisi masih cukup mencekam. Belum ada tindakan resmi yang mengarah pada ‘pembersihan’ aksi separatisme dan terorisme di Papua yang dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM. Negara juga sepertinya belum memperhatikan secara penuh.

Walau demikian, beberapa waktu lalu, sekitar 700 personil militer Indonesia yang bersenjata berat mengepung dua desa di dekat tambang emas dan tembaga Freeport-McMoRan, di mana mereka mengklaim sebuah kelompok separatis bersenjata telah melakukan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk dan menuntut keinginan mereka segera dikabulkan. Penduduk desa juga telah dihadang untuk memasuki atau meninggalkan komunitas kecil mereka selama dua hari, namun sejauh ini mereka tidak dilukai.

Aktivitas penyanderaan ini masih dipertanyakan kebenarannya. Berbagai pendapat dikeluarkan oleh beberapa pihak. “Orang-orang ini berasal dari kelompok kriminal yang melakukan kekerasan dan intimidasi – yang mereka inginkan adalah perang,” kata kepala polisi setempat Victor Dean Macbon kepada AFP. Dia melanjutkan; “Untuk saat ini kami memprioritaskan tindakan pencegahan. Kami masih belum memaksa masuk karena kami tidak ingin warga desa menjadi korban,” tambahnya.

Kelompok separatis, bagian dari Gerakan Papua Merdeka (OPM), diketahui telah melakukan pemberontakan yang telah berlangsung lama yang ditandai dengan serangan kekerasan berkala terhadap beberapa anggota brimob atau petugas yang berjaga. Ini adalah tindakan separatis yang kembali terjadi dan membutuhkan solusi yang mendasar.

Tidak Ada Penyanderaan

Para pendukung kelompok tersebut dan seorang pejabat di badan hak asasi manusia di Indonesia mengatakan bahwa orang-orang bersenjata tersebut tidak menahan sandera penduduk lokal, melainkan melindungi penduduk dari polisi dan militer. Natalius Pigai, seorang pejabat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia asal Papua, mengatakan bahwa penduduk desa khawatir terhadap militer dan menyarankan agar melakukan kampanye togel online hubungan masyarakat untuk menggambarkan separatis sebagai penjahat.

“Orang-orang ketakutan, karena itulah (kelompok Papua Merdeka) berjaga-jaga … agar militer tidak bisa masuk,” katanya, menambahkan bahwa banyak pria bersenjata memiliki anggota keluarga di desa-desa. Dia melanjutkan; “Saya jamin tidak ada situasi sandera. Tidak mungkin mereka menahan sandera keluarga mereka sendiri.”

Seorang juru bicara kepolisian Papua mengatakan bahwa kelompok tersebut berusaha mengganggu aktivitas di tambang terdekat, namun Freeport mengatakan bahwa pihaknya tidak menerima tuntutan dari kelompok tersebut dan operasinya tidak terpengaruh. Ya, Papua menghadapi pemberontakan tingkat rendah karena dianeksasi oleh Indonesia pada akhir tahun enam puluhan, dengan tambang Freeport sering menjadi titik konflik dalam perjuangan untuk kemerdekaan karena merupakan bagian yang lebih besar dari sumber daya daerah yang kaya.

Pihak berwenang mengatakan bahwa mereka telah berkomunikasi dengan tokoh agama dan masyarakat setempat dalam upaya untuk mengakhiri kebuntuan. Namun, kepala militer utama Indonesia, Gatot Nurmantyo memperingatkan bahwa militer siap untuk mengakhiri krisis dengan cara yang “keras” jika perundingan gagal. Memang, sedari dulu pihak militer sebenarnya bisa melakukan ‘pembersihan’ jika diizinkan. Namun, sepertinya ada pembiaran terhadap Gerakan Papua Merdeka ini.