Jokowi diminta Adakan Evaluasi Program JKN Pasca Pengguna BPJS ditolak RS

Haris Azhar selaku Direktur Eksekutif Lokataru Foundation meminta Presiden Jokowi melakukan evaluasi pada program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang mana diselenggarakan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan sejak tahun 2014. 

Minta Adanya Evaluasi

Lokataru pasalnya menyoroti kebijakan pemerintah tersebut berdasarkan pada hasil kajian sejak bulan Mei sampai dengan Juli 2019. Dalam kajian yang dibuat ke dalam laporan yang berjudul “Akreditasi fasilitas kesehatan: meningkatkan mutu atau menghambat akses.”

Menurut Haris sendiri, permasalahan akreditasi fasilitas kesehatan ini bisa menjadi batu ganjalan untuk Indonesia terkait dengan cita-cita mencapai cakupan kesehatan untuk seluruh penduduk Indonesia. Menurut data yang didapatkan oleh Lokataru, selama bulan Mei sampai dengan Juli 2019 tercatat adanya 35 pasen yang memegang kartu BPJS Kesehatan gagal mendapatkan pelayanan kesehatan yang ada di sejumlah fasilitas kesehatan yang mana terakreditasi. Hal ini karena fakses itu tak lagi melakukan pelayanan untuk pengguna BPJS Kesehatan. 

Haris juga menyatakan bahwa pemberian akreditas di rumah sakit mesti dievaluasi karena memiliki dampak buruk untuk pengguna BPJS Kesehatan. Dan Jokowi akhirnya diminta memperhatikan dengan serius pemberian akreditasi RS yang dampaknya pada hal itu. 

“Jadi saya pikir tak berlebihan ya kalau presiden memberikan perhatian khusus. Secara politis ini menjadi program gacoannya. Yang kedua secara geografis ini juga memiliki dampak yang meluas dan bukan program pemerintah yang sifatnya adhoc atau permanen tapi mandatory,” ungkap Haris ketika ditemui di Jakarta pada hari Minggu (4/8) kemarin. 

Salah satu pengguna BPJS Kesehatan yang tak dilayani adalah pasien yang ingin melakukan cuci darah. Menurut Hatis, BPJS Kesehatan mestinya bisa membantu mereka yang ingin diringankan bebannya termasuk pasien yang menginginkan cuci darah. 

Ia mengatakan juga mereka yang terancam tak mendapatkan pelayanan kesehatan ini sudah dilanggar hak asasinya apabila dilihat dari segi jaminan sosial dan kesehatan. “Ada beberapa orang yang tengah menjalani pengobatan yang berkelanjutan terancam gagal melanjutkan pengobatannya. Itu artinya melanggar hak asasi manusia,” katanya. 

Lokataru juga mencatat pada bulan Desember 2018 lalu ada 720 rumah sakit yang mana bekerja sama dengan BPJS tapi rumah sakit tersebut belum mendapatkan akreditasi. Sementara sampai dengan bulan April 2019 ada sebanyak 52 rumah sakit yang masa akreditasinya sudah akan habis. Tidak hanya itu, ada 482 rumah sakit yang akreditasinya akan habis pada akhir tahun 2019. 

Pemberian Akreditasi pada Rumah Sakit 

Peneliti Lokataru, Muhammad Elfiansyah Alaydrus juga menilai bahwa pemberian akreditasi pada rumah sakit tak perlu dilakukan dengan cara mencabut fasilitas BPJS Kesehatan. Menurut dirinya, pemberian akreditasi ini juga bukan lah hal yang mudah. 

Ada beberapa tahapan untuk bisa mendapatkan sertifikat akreditasi yakni praakreditasi dan pascaakreditasi. Tidak Cuma itu, Elfian juga menyebutkan bahwa ada beberapa rumah sakit yang belum diakreditasi walaupun syaratnya sudah dipenuhi. 

Pasalnya ada beberapa surveyor dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) yang mana ditunjuk Kemenkes jumlahnya tak sebanding dengan jumlah faskes yang jumlahnya mencapai 27 ribu. “Kesimpulan dan rekomendasi kami, pertama, kami menginginkan pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pelayanan togel hongkong 2020 Kesehatan bagian mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan Bersama-sama komisi akreditasi kesehatan tingkat pertama dan juga KARS, dan juga BPJS untuk melakukan evaluasi kebijakan akreditasi faskes dengan tetap berorientasi pada pemenuhan ha katas kesehatan dan juga jaminan kesehatan masyarakat,” pungkasnya.