Lagi dan Lagi, Larangan Perjalanan Trump bagi Warga Muslim ditolak di Pengadilan

Pemerintah presideng Trump sekali lagi harus mengalami kekalahan di pengadilan dalam upayanya melarang masuk warga dari sejumlah negara yang mayoritas muslim. Hari Senin (12/6), pengadilan Banding yang ada di San Francisco menguatkan keputusan pengadilan sebelumnya yang membekukan larangan masuk warga dari sejumlah enam negara selama kurun waktu 3 bulan.

Alasan ditolaknya Permintaan Trump

Alasan mengapa pengadilan tidak bisa menyanggupi permintaan Trump tersebut adalah karena Trump telah gagal membuktikan bahwa masuknya warga negara dari enam negara yang dilarangnya itu akan merugikan kepentingan Amerika. Tetapi pengadilan mengizinkan bahkan masih menghimbuau pemerintah untuk meninjau kembali orang-orang yang akan masuk ke Amerika.

Kebijakan imigrasi yang mana sering sekali digunakan untuk larangan perjalanan itu digugat oleh negara bagian Hawaii. Seperti yang santer diberitakan bahwa tadinya Presiden controversial Donald Trump itu akan melarang warga negara dari Libia, Iran, Somalia, Suriah, Yaman dan Sudan masuk ke Amerika Serikat selama 90 hari. Pemerintah juga menginginkan larangan poker online masuk ke wilayah Amerika Serikat selama 120 hari bagi para pengungsi.

Keputusan yang dibuat oleh pengadilan di San Francisco mirip dengan apa yang menjadi keputusan pengadilan Richmond, Virginia, yang mana menguatkan keputusan hakim yang ada di Maryland. Keputusan itu menolak kebijakan imigrasi dari Presiden Trump. Tim pengacara yang didaulat oleh negara Hawaii menyebutkan dan bahkan menggambarkan bahwa larangan tersebut adalah ‘larangan terhadap warga Muslim.’

Ketika berkampanye di pemilu presiden, Trump menyerukan bakal mengeluarkan larangan total masuknya seluruh warga Muslim. Seruan itu lah yang lantas menuai kecaman dari dalam negeri maupun dari pihak internasional. Dan beberapa waktu lalu, Trump, di akun twitternya, menulis bahwa pihaknya menginginkan rancangan larangan yang lebih ketat lagi dalam upaya mencegah serangan terorisme di Amerika.

Upaya Trump Gagal Lagi

Sebelumnya, pada bulan Februari 2017 lalu, Pengadilan Federal AS menolak banding yang datang dari administrasi Presiden Trump di mana ia meminta agar larangan perjalanan yang dihadang oleh  hakim federal sebelumnya kembali diberlakukan. Keputusan yang dikeluarkan tersebut berarti bahwa larangan perjalanan akan terus ditunda sampai dengan kasus itu ditelaah secara menyeluruh.

Pengadilan memberikan tenggang waktu sampai seminggu setelah itu, pada Gedung Putih dan pemerintahnya untuk memberikan argument tambahan. Pengacara negara pada saat itu menyatakan bahwa larangan perjalanan yang berdampak pada tujuh negara tersebut tidak sesuai konstitusi. Kementrian Kehakiman mengatakan bahwa negara bagian tak punya wewenang untuk mennantang perintah eksekutif Trump. Mereka juga tidak memiliki wewenang untuk mempertanyakan penilaiannya terhadap risiko keamanan nasional.

Dan dalam pendapat bandingnya, pemerintah saat itu menyatakan bahwa Presiden Trump, dalam kasus ini, punya ‘otoritas yang tak bisa ditinjau ulang’ dalam mencegah orang-orang asing yang memasuki negara tersebut. Pemerintah saat itu juga menambahkan bahwa putusan Hakim James Robart di Seattle itu masih terlalu umum. Kementrian juga menyatakan bahwa pitusan Hakim Robart itu juga bertentangan dengan putusan hakim federal yang ada di Boston yang mana menegaskan perintah eksekutif Trump.

Dan sekarang ini, kembali lagi, ‘keinginan’ Trump untuk melarang warga negara Muslim yang akan masuk ke Amerika Serikat dari sejumlah negara mayoritas Muslim ditolak lagi oleh pengadilan. Banyak pro dan kontra atas keputusan hakim ini terlebih lagi dari netizen dan juga dari pemerintah Trump yang sudah berupaya mengajukan banding sebelumnya.

Amien Rais Serang Balik KPK Dengan Hak Angket

Disebutkan namanya oleh KPK pada surat dakwaan membuat Amien rais meradang kepada KPK bahkan kini Amien Rais melalukan penyerangan balik kepada KPK dengan mendukung hak Angket untuk KPK yang tengah digulirkan oleh DPR RI. Amien merasa dirinya tidak terima dengan tudingan dari KPK terhadap dirinya yang diduga menerima aliran dana sebesar Rp. 600 juta dari dana alat kesehatan.

 

Amien Rais dukung hak angket

Ketua dewan kehomatan Partai Amanat Nasional Amien Rais memberikan serangan balik ke Komosi Pemberantasan Korupsi dengan mempertanyakan integritas KPK, hal tersebut dibuktikan oleh Amien Rais dengan memberikan kekuatan pada pansus angket KPK serta menuding ada pembusukan super diskriminatif pada lembaga anti rasuah tersebut.

 

Ketika pansus angket KPK menggelar rapat pada 7/6/2017 Amien rais terlihat menyambangi gedung DPR RI. Kedatangannya bursatogel tersebut jelas untuk membahas soal hak angket KPK, hal tersebut dilakukan oleh Amien rais karena dirinya ingin membuktikan hasil kinerja dari KPK yang semakin memburuk lewat hak angket.

 

Menurut Amien selama ini anggota DPR dinilai publik salah karena memakai hak angket untuk KPK, sehingga dirinya ingin membuktikan kebenarannya. Dirinya juga menduga jika KPK mempunyai banyak sekali kepalsuan serta kebusukan dalam kinerjanya. Sehingga apabila terbukti maka dirinya ingin KPK dibuka lewat cara demokratis dan konstitusional. Sedangkan apabila DPR yang melayangkan hak angket KPK mempunyai niat tidak baik, maka pihak parlemen pasti mendapatkan hukuman sosial oleh publik.

 

Namun tindakan yang dilakukan oleh Amien Rais tersebut sangat disayangkan oleh Erwin Natosmal Oemar, Menurut ILR (pegiat antikorupsi dan peneliti Indonesian Legal Routable, Amien Rais merupakan tokoh reformasi yang menurutnya tidak pantas mencoba untuk menghancurkan lembaga hasil dari reformasi hanya karena namanya disebutkan oleh KPK pada dakwaan. Dirinya juga menyebutkan bahwa Amien Rais seperti mengerdilkan diri sendiri.

 

Terkait tudingan pembusukan KPK oleh Amien Rais, Erwin juga menyebutkan bahwa sangat tidak pantas seorang intelektual berpikir asumtif seperti itu. Menurutnya ucapan dari Amien Rais sangat tidak menunjukkan ciri cendikiawan dalam diri Amien Rais.

 

ICW sayangkan sikap Amin Rais terhadap KPK

ICW (Indonesia Corruption Wacth) sangat menyayangkan atas sikap yang ditunjukka oleh ketua dewan kehormatan Partai Amanat Nasional yang telah mempertanyakan integritas dari KPK, apalagi menurut Hendri dari Koordinator Divisi Investigasi ICW, Amin rais telah membandingkan DPR dengan KPK, mana yang lebih dipercaya rakyat. Menurutnya Amien tidak melihat dari realitas yang sebenarnya ditingkat publik, diduga menerima aliran dana sebesar Rp. 600 juta membuat Amien Rais buta mata bahkan memancing emosi.

 

Hendri mengingatkan Amien boleh saja jengkel karena namanya dimasukka oleh KPK dalam surat dakwaan, namun Amien Rais harus ingat jangan sampai dengan kejengkelannya tersebut membuat dirinya buta mata serta hati. Amien Rais harus melihat kasus ini secara jernih. Dirinya juga mengingatkan Amien bahwa perjuangan pemberantasan korupsi pernah digelorakannya di jaman orba. Kesucian perjuangan tersebut jangan sampai terkikis serta tercemar dengan emosi sesaat.

 

Menurut Hendra, publik jauh lebih memilih percaya dengan KPK dibanding dengan DPR RI. Buktinya saja sangat banyak anggota dari DPR yang berhasil ditangkap oleh KPK karena terlibat kasus korupsi.  Sedangkan DPR, selain sibuk bergelut dengan korupsinya masih sibuk saja memperbanyak kursi serta menambah pimpinan DPR.

 

Hendra juga menyebutkan bahwa Amien Rais tidak bijak karena membenturkan DPR dengan KPK, sebab dua lembaga tersebut tidak boleh di pertentangkan karena mempunyai posisi dan juga otoritas masing-masing didalam pengelolaan negara.