Jangan Kaitkan Agama Terhadap Konflik Di Myanmar

Konflik kemanusiaan yang berkepanjangan yang terjadi di Myanmar memang semakin memprihatinkan, terlebih banyak pihak yang semakin memperkeruh keadaan sehingga tak jarang semakin memanaskan perseteruan. Bahkan kini konflik tak hanya panas di Myanmar saja. Di Indonesia juga menjadi negara yang terpancing oleh oknum-oknum yang tak jelas tujuannya untuk memecah hubungan antar agama. Bahkan banyak massa yang melakukan aksi untuk mengutuk ketidamanusiawian dari aparat Myanmar terhadap Rohingya didepan kantor kedubes Myanmar.

 

Sebenarnya hal tersebut tidaklah salah, namun alangkah lebih baik jika dibicarakan dengan kepala dingin, dengan adanya aksi tersebut dapat membuat usaha pemerintah Indonesia melakukan pendekatan kepada pemerintahan Myanmar bisa berdampak gagal. Terlebih Indonesia merupakan negara satu-satunya dipercaya pemerintah Myanmar.

 

Ketidak keterkaitannya agama terhadap konflik Myanmar

Dubes Indonesia untuk Myanmar (Ito Sumardi) menegaskan, timbulnya konflik Rohingya bukan sebabkan karena faktor keagamaan. Ito memastikan jika kehidupan antar beragama di Myanmar berjalan baik termasuk dengan warga muslim. Dirinya menjelaskan, jika kehidupan warga di Myanmar bisa dikatakan berjalan tenang dengan harmonis. Dirinya bahkan masih dapat mendengar adzan berkumandang dibeberapa Masjid yang ada di Myanmar saat ini. Terlebih umat muslim yang ada di Myanmar juga bisa melalukan pemotongan Qurban ketika menjalani hari haya idul adha waktu lalu.

 

Dirinya menegaskan tak sependapat jika konflik yang terjadi di Myanmar didasari karena agama, sebab warga di Myanmar masih saling menghormati. Dirinya menilai hal yang memicu terjadinya konflik terdapat dari beberapa dimensi termasuk juga masalah politik. Sebab Rohingya adalah etnis yang masih melakukan usaha untuk mendapat persetujuan sebuah politik untuk bisa hidup di Myanmar.

 

Sedangkan dari dimensi sosial, kehidupan mereka berjalan baik dengan masyarakat setempat, mereka juga mempunyai lahan pertanian yang dijadikan sebagai mata pencaharian. Warga Rohingya juga hidup berdagang dan belanja sama seperti lainnya dengan warga lokal sampai terjadinya sebuah serangan dari kelompok bersenjata sehingga memicunya konflik. Tutup Ito.

 

Sehingga sangat sulit dikaitkan konflik kemanusiaan yang terjadi di Myanmar dikait-kaitkan dengan masalah agama yang bisa memecahkan kerukunan beragama.

 

Kejelasan terkait kasus di Myanmar terhadap agama

Sudah banyak pihak yang meminta masyarakat jangan tepropovasi tentang konflik yang saat ini terjadi di Myanmar, terlebih konflik yang mengaitkan antar agama sehingga bisa menggiring kebencian terhadap suatu agama atau etnis. Banyak hal yang memicu timbulnya konflik yang mungkin tak diketahui diluar pemerintahan Myanmar. Pemerintahan maupun masyarakat luar harus mencari informasi mendalam terlebih dulu sebelum memberikan informasi yang berkaitan dengan kasus tersebut sehingga tak menimbulkan kebencian antar agama.

Prof. DR Tulus Warsito (guru besar hubungan internasional UMY) menjelaskan, konflik yang terjadi di Myanmar sangat tak relevan apabila hanya dikaitkan dengan isu agama, melainkan juga meliputi permasalahan Perbatasan, Pluralisme dan kewarganegaraan. Tiga hal tersebut mengakibatkan warga Rohingya ingin Rakhine menjadi negeri mereka, dan untuk mengatasi masalah tersebut harus dibawa dijadikan isu internasional.

 

Wakil ketua Muhammadiyah disaster Management center (Rahmawati Husain) menjelaskan jika konflik di Myanmar merupakan sejarah panjang, dan semakin panas akhir-akhir ini. Menurut Ali Muhammad (dosen hubungan internasional UMY) menjelaskan jika konflik di Myanmar adalah kasus “ethnic cleansing” yaitu sebuah negara yang menganggap negara perlu melakukan penghapusan etnis tertentu. Namun ASEAN tak bisa turun tangan mengatasi konflik poker online tersebut karena mempunyai prinsip non Interference yaitu setiap negara harus saling menghormati serta tak mencampuri urusan yang terjadi dalam negara tersebut.

Pembuatan Dinding Perbatasan US – Meksiko Dimulai

kata Departemen Keamanan Dalam Negeri pada hari Selasa kemarin (18/07) Korps Insinyur Angkatan Darat Amerika Serikat telah memulai persiapan awal untuk pembangunan segmen dinding di beberapa tempat di sepanjang perbatasan dengan Meksiko. David Lapan, juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan insinyur telah melakukan pengeboran dan mengambil sampel tanah untuk menentukan jenis hambatan apa yang paling efektif dalam berbagai jenis geografi di sepanjang perbatasan.

Dimulai Di Beberapa Titik

Pengeboran dan pengujian tanah sedang berlangsung di El Paso; Santa Teresa, N.M .; Calexico, California; San Diego; Dan Rio Grande Valley di Texas Selatan. Lapan mengatakan bahwa pengujian telah selesai dilakukan di El Paso dan Calexico. Badan ini telah mengidentifikasi daerah San Diego dan Rio Grande Valley sebagai daerah prioritas untuk dinding perbatasan baru.

Sebelumnya, Presiden Trump sendiri mengamanatkan pembangunan tembok tersebut dalam sebuah perintah eksekutif pada bulan Januari. Pada bulan Maret, Departemen Keamanan Dalam Negeri mengeluarkan seruan untuk membuat prototipe dinding perbatasan yang “memaksakan secara fisik” dan “estetis”. Strukturnya juga dirancang untuk mencegah orang bisa mendaki atau melewati dinding dan dibuatnya terowongan di bawah dinding.

Rencana presiden untuk membangun tembok perbatasan merupakan bagian dari janji saat kampanye dan menjadi pertarungan anggaran yang diperdebatkan di Kongres tahun ini. Pemerintah mencari $ 3,6 miliar pada anggaran 2017 dan 2018 untuk dinding lebih dari 100 mil. Namun anggota Kongres – Demokrat dan Republik – sejauh ini menolak memberikan dana untuk proyek tersebut dan malah memperluas dana untuk meningkatkan penggunaan teknologi seperti sensor di perbatasan.

Pada hari Selasa, meskipun demikian, Komite Alokasi DPR menyetujui sebuah RUU pengeluaran yang mencakup $ 1,6 miliar untuk sebuah tembok. RUU tersebut akan mendanai 74 mil pagar di sepanjang perbatasan barat daya. Departemen Keamanan Dalam Negeri sendiri telah memindahkan $ 20 juta dari program lain untuk membayar pembangunan beberapa prototip dinding perbatasan. Pembangunan prototip untuk dinding perbatasan direncanakan dimulai musim panas ini di daerah San Diego.

Pejabat Keamanan Dalam Negeri mengatakan prototipe tersebut akan ditambahkan ke dinding perbatasan yang ada di San Diego dan akan memungkinkan badan tersebut mengevaluasi penghalang mana yang paling efektif dalam memberikan agen Patroli Waktu untuk menanggapi obat-obatan terlarang dan penyelundupan manusia. Pejabat mengatakan mereka berencana membangun empat sampai delapan prototipe.

Pengurangan Panjang Perbatasan

Trump awalnya berbicara tentang pembangunan dinding “besar dan indah” di sepanjang perbatasan 2.000 mil dengan Meksiko. Tapi minggu lalu, dia mengurangi rencana itu, dengan mengatakan panjang dinding hanya bisa 700 mil. “Anda tidak memerlukan tembok sejauh 2.000 mil karena Anda memiliki banyak rintangan alami,” kata Mr. Trump dalam sebuah percakapan dengan wartawan di Air Force One minggu lalu.

Ia melanjutkan: “Anda memiliki gunung. Anda memiliki beberapa sungai yang penuh (benda) keras dan (binatang) kejam. Anda memiliki beberapa area yang begitu jauh sehingga Anda tidak benar-benar memiliki orang yang (mampu) menyeberang. Jadi Anda tidak membutuhkan itu. Tapi Anda memerlukan 700 sampai 900 mil.”

Mr Trump juga mengatakan bahwa dinding tersebut akan transparan sebagian dan bisa memiliki panel surya untuk membantu mengimbangi biaya. Trump telah berjanji bahwa dia akan membuat Meksiko ‘membayar’ tembok itu. Namun hal tersebut merupakan gagasan togel online yang ditolak oleh presiden Meksiko, Enrique Peña Nieto.

Penentangan yang signifikan terhadap pembangunan dinding perbatasan tersebut juga terjadi di beberapa komunitas di sepanjang perbatasan. Di Texas, sebagian besar tanah yang dibutuhkan untuk sebuah dinding bersifat pribadi sehingga membutuhkan dana untuk pembebasan tanah.

Lagi dan Lagi, Larangan Perjalanan Trump bagi Warga Muslim ditolak di Pengadilan

Pemerintah presideng Trump sekali lagi harus mengalami kekalahan di pengadilan dalam upayanya melarang masuk warga dari sejumlah negara yang mayoritas muslim. Hari Senin (12/6), pengadilan Banding yang ada di San Francisco menguatkan keputusan pengadilan sebelumnya yang membekukan larangan masuk warga dari sejumlah enam negara selama kurun waktu 3 bulan.

Alasan ditolaknya Permintaan Trump

Alasan mengapa pengadilan tidak bisa menyanggupi permintaan Trump tersebut adalah karena Trump telah gagal membuktikan bahwa masuknya warga negara dari enam negara yang dilarangnya itu akan merugikan kepentingan Amerika. Tetapi pengadilan mengizinkan bahkan masih menghimbuau pemerintah untuk meninjau kembali orang-orang yang akan masuk ke Amerika.

Kebijakan imigrasi yang mana sering sekali digunakan untuk larangan perjalanan itu digugat oleh negara bagian Hawaii. Seperti yang santer diberitakan bahwa tadinya Presiden controversial Donald Trump itu akan melarang warga negara dari Libia, Iran, Somalia, Suriah, Yaman dan Sudan masuk ke Amerika Serikat selama 90 hari. Pemerintah juga menginginkan larangan poker online masuk ke wilayah Amerika Serikat selama 120 hari bagi para pengungsi.

Keputusan yang dibuat oleh pengadilan di San Francisco mirip dengan apa yang menjadi keputusan pengadilan Richmond, Virginia, yang mana menguatkan keputusan hakim yang ada di Maryland. Keputusan itu menolak kebijakan imigrasi dari Presiden Trump. Tim pengacara yang didaulat oleh negara Hawaii menyebutkan dan bahkan menggambarkan bahwa larangan tersebut adalah ‘larangan terhadap warga Muslim.’

Ketika berkampanye di pemilu presiden, Trump menyerukan bakal mengeluarkan larangan total masuknya seluruh warga Muslim. Seruan itu lah yang lantas menuai kecaman dari dalam negeri maupun dari pihak internasional. Dan beberapa waktu lalu, Trump, di akun twitternya, menulis bahwa pihaknya menginginkan rancangan larangan yang lebih ketat lagi dalam upaya mencegah serangan terorisme di Amerika.

Upaya Trump Gagal Lagi

Sebelumnya, pada bulan Februari 2017 lalu, Pengadilan Federal AS menolak banding yang datang dari administrasi Presiden Trump di mana ia meminta agar larangan perjalanan yang dihadang oleh  hakim federal sebelumnya kembali diberlakukan. Keputusan yang dikeluarkan tersebut berarti bahwa larangan perjalanan akan terus ditunda sampai dengan kasus itu ditelaah secara menyeluruh.

Pengadilan memberikan tenggang waktu sampai seminggu setelah itu, pada Gedung Putih dan pemerintahnya untuk memberikan argument tambahan. Pengacara negara pada saat itu menyatakan bahwa larangan perjalanan yang berdampak pada tujuh negara tersebut tidak sesuai konstitusi. Kementrian Kehakiman mengatakan bahwa negara bagian tak punya wewenang untuk mennantang perintah eksekutif Trump. Mereka juga tidak memiliki wewenang untuk mempertanyakan penilaiannya terhadap risiko keamanan nasional.

Dan dalam pendapat bandingnya, pemerintah saat itu menyatakan bahwa Presiden Trump, dalam kasus ini, punya ‘otoritas yang tak bisa ditinjau ulang’ dalam mencegah orang-orang asing yang memasuki negara tersebut. Pemerintah saat itu juga menambahkan bahwa putusan Hakim James Robart di Seattle itu masih terlalu umum. Kementrian juga menyatakan bahwa pitusan Hakim Robart itu juga bertentangan dengan putusan hakim federal yang ada di Boston yang mana menegaskan perintah eksekutif Trump.

Dan sekarang ini, kembali lagi, ‘keinginan’ Trump untuk melarang warga negara Muslim yang akan masuk ke Amerika Serikat dari sejumlah negara mayoritas Muslim ditolak lagi oleh pengadilan. Banyak pro dan kontra atas keputusan hakim ini terlebih lagi dari netizen dan juga dari pemerintah Trump yang sudah berupaya mengajukan banding sebelumnya.

Amien Rais Serang Balik KPK Dengan Hak Angket

Disebutkan namanya oleh KPK pada surat dakwaan membuat Amien rais meradang kepada KPK bahkan kini Amien Rais melalukan penyerangan balik kepada KPK dengan mendukung hak Angket untuk KPK yang tengah digulirkan oleh DPR RI. Amien merasa dirinya tidak terima dengan tudingan dari KPK terhadap dirinya yang diduga menerima aliran dana sebesar Rp. 600 juta dari dana alat kesehatan.

 

Amien Rais dukung hak angket

Ketua dewan kehomatan Partai Amanat Nasional Amien Rais memberikan serangan balik ke Komosi Pemberantasan Korupsi dengan mempertanyakan integritas KPK, hal tersebut dibuktikan oleh Amien Rais dengan memberikan kekuatan pada pansus angket KPK serta menuding ada pembusukan super diskriminatif pada lembaga anti rasuah tersebut.

 

Ketika pansus angket KPK menggelar rapat pada 7/6/2017 Amien rais terlihat menyambangi gedung DPR RI. Kedatangannya bursatogel tersebut jelas untuk membahas soal hak angket KPK, hal tersebut dilakukan oleh Amien rais karena dirinya ingin membuktikan hasil kinerja dari KPK yang semakin memburuk lewat hak angket.

 

Menurut Amien selama ini anggota DPR dinilai publik salah karena memakai hak angket untuk KPK, sehingga dirinya ingin membuktikan kebenarannya. Dirinya juga menduga jika KPK mempunyai banyak sekali kepalsuan serta kebusukan dalam kinerjanya. Sehingga apabila terbukti maka dirinya ingin KPK dibuka lewat cara demokratis dan konstitusional. Sedangkan apabila DPR yang melayangkan hak angket KPK mempunyai niat tidak baik, maka pihak parlemen pasti mendapatkan hukuman sosial oleh publik.

 

Namun tindakan yang dilakukan oleh Amien Rais tersebut sangat disayangkan oleh Erwin Natosmal Oemar, Menurut ILR (pegiat antikorupsi dan peneliti Indonesian Legal Routable, Amien Rais merupakan tokoh reformasi yang menurutnya tidak pantas mencoba untuk menghancurkan lembaga hasil dari reformasi hanya karena namanya disebutkan oleh KPK pada dakwaan. Dirinya juga menyebutkan bahwa Amien Rais seperti mengerdilkan diri sendiri.

 

Terkait tudingan pembusukan KPK oleh Amien Rais, Erwin juga menyebutkan bahwa sangat tidak pantas seorang intelektual berpikir asumtif seperti itu. Menurutnya ucapan dari Amien Rais sangat tidak menunjukkan ciri cendikiawan dalam diri Amien Rais.

 

ICW sayangkan sikap Amin Rais terhadap KPK

ICW (Indonesia Corruption Wacth) sangat menyayangkan atas sikap yang ditunjukka oleh ketua dewan kehormatan Partai Amanat Nasional yang telah mempertanyakan integritas dari KPK, apalagi menurut Hendri dari Koordinator Divisi Investigasi ICW, Amin rais telah membandingkan DPR dengan KPK, mana yang lebih dipercaya rakyat. Menurutnya Amien tidak melihat dari realitas yang sebenarnya ditingkat publik, diduga menerima aliran dana sebesar Rp. 600 juta membuat Amien Rais buta mata bahkan memancing emosi.

 

Hendri mengingatkan Amien boleh saja jengkel karena namanya dimasukka oleh KPK dalam surat dakwaan, namun Amien Rais harus ingat jangan sampai dengan kejengkelannya tersebut membuat dirinya buta mata serta hati. Amien Rais harus melihat kasus ini secara jernih. Dirinya juga mengingatkan Amien bahwa perjuangan pemberantasan korupsi pernah digelorakannya di jaman orba. Kesucian perjuangan tersebut jangan sampai terkikis serta tercemar dengan emosi sesaat.

 

Menurut Hendra, publik jauh lebih memilih percaya dengan KPK dibanding dengan DPR RI. Buktinya saja sangat banyak anggota dari DPR yang berhasil ditangkap oleh KPK karena terlibat kasus korupsi.  Sedangkan DPR, selain sibuk bergelut dengan korupsinya masih sibuk saja memperbanyak kursi serta menambah pimpinan DPR.

 

Hendra juga menyebutkan bahwa Amien Rais tidak bijak karena membenturkan DPR dengan KPK, sebab dua lembaga tersebut tidak boleh di pertentangkan karena mempunyai posisi dan juga otoritas masing-masing didalam pengelolaan negara.